Mataaktualnews – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta tahun 2027 sebesar Rp 6.136.941 sekitar 7,1 persen atau Rp 407.065 dibandingkan UMP tahun sebelumnya
Pramono menyatakan telah menandatangani Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 tentang penetapan UMP DKI Jakarta 2027. Penetapan itu dilakukan setelah melalui pembahasan yang cukup panjang bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta.
“Hari ini saya sudah menandatangani Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp 6.136.941,” kata Pramono diBalaikota DKI Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
UMP Jakarta 2027 mengalami kenaikan sebesar Rp 407.065 atau 7,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2026, UMP Jakarta ditetapkan sebesar Rp 5.729.876. Dia menyebut kenaikan UMP tahun ini lebih tinggi dibandingkan kenaikan pada 2026 yang sebesar 6,1 persen. Dia mengatakan kenaikan UMP dilakukan dengan memperhatikan kesejahteraan pekerja dan kelangsungan dunia usaha.
“Penetapan ini adalah komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha,” ujarnya
Pramono mengungkapkan pembahasan UMP Jakarta 2027 berlangsung selama tiga hari. Meski batas akhir penetapan sebenarnya jatuh pada Sabtu (21/11), Pemprov DKI bersama unsur buruh dan pengusaha berhasil menyelesaikan pembahasan lebih awal. Proses pembahasan dilakukan melalui mekanisme tripartit yang melibatkan pemerintah, serikat pekerja atau buruh, serta organisasi pengusaha.
“Alhamdulillah dengan rasa Syukur kita sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok, tapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan itu,” tuturnya.
Pramono menegaskan Pemprov DKI berupaya menjembatani perbedaan pandangan antara pekerja dan pengusaha dalam proses penetapan upah.
“Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh tetapi tidak melupakan bagaimana pengusaha bisa tetap survive dan juga bisa berusaha dengan baik di Jakarta ini,” Tutup Pramono
Reporter: Piye
Editor: Redaksi








