Mata Aktual News Jakarta – Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) menyampaikan kecaman keras terhadap RSUD Puri Husada Tembilahan yang secara sepihak mengurangi jadwal hemodialisis (HD) pasien dari dua kali menjadi satu kali per minggu. Keputusan ini dinilai sebagai bentuk kelalaian serius dan pelanggaran terhadap hak dasar pasien untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak.
Ketua Umum KPCDI, Tony Richard Samosir, menyebut pengurangan frekuensi HD ini telah berdampak langsung pada kondisi 97 pasien gagal ginjal kronik. Banyak di antara mereka kini mengalami sesak napas, pembengkakan tubuh, hingga harus menggunakan oksigen di rumah akibat penumpukan racun di dalam tubuh.
“Hemodialisis bukan terapi opsional, ini penunjang hidup. Menguranginya tanpa dasar medis adalah bentuk pelanggaran HAM,” tegas Tony, Rabu (4/6/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Krisis ini disebut bermula sejak Maret 2025, ketika pihak rumah sakit menerapkan kebijakan pengurangan jadwal HD tanpa konsultasi medis dan tanpa pemberitahuan jelas kepada pasien atau keluarga. Hingga saat ini, kebijakan tersebut masih diberlakukan tanpa evaluasi terbuka.
Pasien Merana, Tak Ada Kepastian Jadwal
Muhammad Shaleh (59), pasien HD sejak Januari 2024, mengaku terakhir kali menjalani cuci darah pada 28 Mei lalu dan seharusnya mendapat giliran lagi pada 2 Juni. Namun hingga kini, belum ada panggilan dari rumah sakit.
“Badan saya berat, sesak napas terus, kaki bengkak. Banyak teman yang harus pakai oksigen di rumah karena tidak dapat HD tepat waktu,” ungkap Shaleh kepada Mata Aktual News.
Menurut KPCDI, kondisi ini memicu lonjakan tekanan darah, risiko gagal jantung, dan uremia akut yang bisa berujung pada kematian mendadak.
KPCDI Siap Tempuh Jalur Hukum
Sebagai respons, KPCDI akan menempuh berbagai langkah, termasuk:
Mengadukan kasus ini ke Ombudsman RI dan Kementerian Kesehatan
Mengkaji upaya hukum atas dugaan kelalaian pelayanan
Menyampaikan surat keberatan kolektif pasien kepada manajemen rumah sakit
Mengupayakan rujukan pasien ke fasilitas kesehatan alternatif
“Ini bukan soal layanan teknis. Ini soal nyawa. RSUD Puri Husada harus bertanggung jawab,” pungkas Tony.
Reporter: Andra
Editor: Red
