Jakarta | Mata Aktual News — Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenham) DKI Jakarta menggelar kegiatan bertema “Menegakkan Hak Asasi Manusia melalui Keadilan Kesehatan bagi Semua” di Aula Masjid Nurul Islam, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (14/10/2025).
Kegiatan yang dikemas dalam format webinar kolaboratif ini diikuti oleh sekitar 90 peserta dari berbagai unsur masyarakat, di antaranya Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia), Jaringan Relawan Indonesia untuk Pendidikan Nasional (Jari Pena), Perhimpunan Aktivis 98 (PA98), Gerakan Rakyat (GR), Dasa Wisma, pelaku UMKM, serta warga sekitar.
Dalam sambutannya, Plh. Kepala Kantor Wilayah Kemenham DKI Jakarta, Fitriadi Agung Prabowo, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat pemahaman serta penegakan HAM di sektor kesehatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Penguatan kapasitas HAM tidak bisa hanya dikerjakan oleh negara. Komunitas dan masyarakat punya peran besar agar potret penegakan HAM di lapangan bisa terlihat secara nyata,” ujarnya.
Sesi utama menghadirkan Agung Nugroho, Ketua Umum Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia), sebagai narasumber tunggal. Dalam paparannya, Agung menekankan bahwa keadilan kesehatan merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia.
“Keadilan kesehatan itu bukan sekadar soal berobat gratis atau kepemilikan kartu BPJS. Lebih dari itu, ini tentang bagaimana negara memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sehat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Rekan Indonesia DKI Jakarta, Martha Tiana Hermawan, mengapresiasi langkah pemerintah yang mulai mengintegrasikan isu kesehatan ke dalam kebijakan HAM.
“Baru kali ini kesehatan benar-benar diakui sebagai bagian dari HAM. Dampaknya signifikan, mulai dari peningkatan tenaga medis hingga pemerataan fasilitas kesehatan,” tuturnya.
Diskusi semakin dinamis saat para peserta dari berbagai komunitas berbagi pengalaman mengenai tantangan akses dan pelayanan kesehatan di daerah masing-masing. Isu yang mencuat meliputi kesenjangan layanan bagi warga rentan, kebutuhan perhatian terhadap pelaku UMKM, serta peran perempuan kepala keluarga dalam menjaga kesehatan keluarga.
Melalui kegiatan ini, kantor wilayah Kemenhan DKI Jakarta berupaya menghadirkan pendekatan baru dalam penegakan HAM dengan melibatkan masyarakat secara langsung, sekaligus memperkuat kesadaran bahwa hak atas kesehatan adalah hak dasar setiap manusia.
“Hak atas kesehatan bukan hanya urusan rumah sakit atau tenaga medis, tetapi juga bentuk nyata dari penghormatan terhadap martabat manusia,” demikian pesan yang mengemuka dalam forum tersebut.
