Jakarta, Mata Aktual News – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya untuk menjadikan ibu kota lebih tertib dan teratur. Langkah awal yang menjadi prioritasnya adalah penataan program bantuan pendidikan, yakni Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
“Jakarta harus diatur dengan tertib. Sekarang ini, ketertiban jadi hal utama,” ujar Pramono kepada awak media di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).
Sejak dilantik pada Februari 2025, Pramono langsung fokus membenahi program KJP dan KJMU. Berdasarkan verifikasi tahap II tahun 2024, Dinas Pendidikan DKI Jakarta bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menemukan sebanyak 105.225 penerima KJP Plus harus dicabut statusnya. Dari jumlah tersebut, 15.545 penerima tercatat memiliki kendaraan roda empat atau aset dengan nilai jual objek pajak (NJOP) di atas Rp1 miliar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Setelah dilakukan pembersihan data, 95.509 siswa mendaftar ulang dan dipulihkan sebagai penerima KJP Plus pada awal 2025. Pramono memastikan penyaluran KJP dilakukan tepat waktu, bahkan dipercepat sebelum Lebaran, untuk 705.000 siswa penerima.
“Setelah kita menata lapisan paling bawah dengan KJP, KJMU, dan sebagainya, tentunya berikutnya untuk membuat masyarakat Jakarta lebih tertib,” kata Pramono.
Pada Kamis (11/9/2025), Pemprov DKI kembali menyalurkan KJP tahap II. Jumlah penerima sedikit berubah menjadi 707.513 siswa, seiring dengan adanya 85.465 penerima yang lulus SLTA, sementara penerima baru tercatat 85.356 siswa.
Selain memastikan ketepatan sasaran KJP, Pramono juga berencana memperluas manfaat KJMU. Tidak hanya terbatas untuk jenjang S1, bantuan ini berpotensi diperluas hingga S2, S3, bahkan pendidikan luar negeri.
Di luar sektor pendidikan, Pramono juga menyoroti penertiban perparkiran di Jakarta. Ia memberikan dukungan penuh atas langkah DPRD DKI Jakarta dan Dinas Perhubungan yang pada Rabu (17/9/2025) menindak dua lokasi parkir ilegal di Jakarta Timur. Praktik tersebut diperkirakan merugikan daerah hingga Rp700 miliar.
“Iya, semua yang ilegal tentu kami tindaklanjuti. Kalau parkir tidak berizin disegel, ya memang pantas. Saya mendukung penuh langkah itu,” tegasnya.
Ke depan, Pemprov DKI tengah mengkaji penerapan sistem pembayaran parkir nontunai (cashless) untuk meningkatkan transparansi sekaligus mengurangi potensi kebocoran pendapatan daerah.
Dengan fokus pada sektor pendidikan dan penertiban tata kota, Pramono Anung menegaskan komitmennya menghadirkan Jakarta yang lebih tertib, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.
