JAKARTA, Mata Aktual News – Dugaan kasus kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi yang menyeret nama Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi sorotan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Hasbiallah Ilyas.
Ia mendesak Polda NTT dan jajaran terkait tidak tinggal diam. Kepolisian diminta segera mengusut perkara tersebut secara serius, transparan, dan profesional tanpa pandang bulu.
Hasbiallah menegaskan, jabatan dan kekuasaan tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari proses hukum. Siapa pun yang dilaporkan harus diperlakukan sama di hadapan hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami di Komisi III DPR RI mengikuti dengan perhatian dan keprihatinan mendalam atas pemberitaan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kasus yang menyangkut martabat kemanusiaan dan perlindungan perempuan ini harus ditangani secara serius tanpa pandang bulu,” tegas Hasbiallah dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Politisi PKB yang juga menjabat Ketua DPW PKB DKI Jakarta itu mengingatkan, prinsip equality before the law atau kesamaan kedudukan di hadapan hukum bukan sekadar slogan. Prinsip tersebut harus dibuktikan melalui tindakan nyata aparat penegak hukum.
Karena itu, Polda NTT diminta bergerak cepat mengungkap fakta, memeriksa pihak-pihak terkait, serta mengumpulkan alat bukti yang sah agar perkara ini tidak menjadi tanda tanya di tengah masyarakat.
“Kepolisian, khususnya Polda NTT dan jajaran terkait, harus proaktif mengusut tuntas perkara ini. Lakukan penyelidikan secara mendalam berdasarkan alat bukti yang sah agar terang benderang, sehingga keadilan bagi korban maupun kepastian hukum bagi semua pihak dapat terpenuhi,” ujarnya.
Hasbiallah juga mengingatkan agar proses hukum tidak berhenti pada penanganan laporan semata. Apabila ditemukan bukti yang cukup, perkara harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ia menegaskan, penanganan kasus kekerasan seksual harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Namun, ia tetap meminta seluruh pihak menghormati asas praduga tak bersalah. Dugaan yang muncul harus diuji melalui proses hukum yang objektif dan tidak boleh mendahului putusan pengadilan.
“Negara harus hadir melindungi korban, terutama mahasiswa yang merupakan generasi penerus bangsa. Penegakan hukum yang tegas dan adil sangat penting untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum,” katanya.
Tak hanya mendesak kepolisian, Hasbiallah juga meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta instansi terkait di daerah segera memberikan pendampingan psikologis dan perlindungan hukum maksimal kepada mahasiswi yang diduga menjadi korban.
Menurutnya, perlindungan tersebut penting agar korban tidak mengalami intimidasi, tekanan, maupun ancaman dari pihak mana pun selama proses hukum berlangsung.
Hasbiallah memastikan Komisi III DPR RI akan terus mengawal perkembangan penanganan perkara tersebut. Ia ingin memastikan aparat penegak hukum bekerja secara independen, transparan, dan akuntabel.
Pesannya jelas: hukum harus berdiri tegak, tidak boleh tunduk pada jabatan maupun kekuasaan.
Reporter: Syahrudin Akbar
Editor: Redaksi








