LEBAK, Mata Aktual News — Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan bahwa masyarakat tidak mampu yang masuk dalam kategori Desil 1 hingga Desil 7 tetap berhak mendapatkan jaminan pembiayaan layanan kesehatan di seluruh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
Andra memastikan pembiayaan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin dapat dilakukan melalui Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) maupun BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai langsung oleh APBD Provinsi Banten.
Kebijakan ini disampaikan Gubernur saat menanggapi aspirasi masyarakat Kecamatan Malingping terkait kendala penggunaan layanan kesehatan menggunakan SKTM dan BPJS-PBI, akibat klasifikasi data DTSEN yang menempatkan sebagian warga pada Desil 6–10. Aspirasi tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja Gubernur ke RSUD Malingping, Kabupaten Lebak, Rabu (29/10/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tugas kita adalah melayani. Rumah sakit ini dibangun untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kalau ada yang sakit dan belum punya BPJS, tetap kita layani terlebih dahulu tanpa menunggu kelengkapan administrasi,” tegas Andra Soni.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga meninjau langsung kondisi pelayanan RSUD Malingping serta berdialog dengan pasien dan keluarga. Beberapa warga menyampaikan apresiasi atas keramahan tenaga kesehatan, namun berharap pemerintah menambah fasilitas tempat tidur karena kerap penuh saat jumlah pasien meningkat.
Aktivis Nilai Pernyataan Gubernur Belum Menyentuh Akar Masalah
Di sisi lain, Ketua Umum Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia, Agung Nugroho, menilai pernyataan Gubernur Banten tersebut masih bersifat retorika populis. Menurutnya, persoalan utama pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin terletak pada lemahnya sistem validasi data Desil serta belum jelasnya mekanisme pendanaan antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan pihak rumah sakit.
“Kalau Pemprov Banten serius menjamin layanan kesehatan bagi masyarakat miskin, jangan berhenti di instruksi moral. Bentuk tim audit data, perbaiki mekanisme SKTM, dan pastikan alokasi APBD benar-benar menutup beban rumah sakit. Tanpa langkah itu, janji pelayanan tanpa hambatan hanya akan jadi slogan politik,” ujar Agung Nugroho saat dihubungi melalui WhatsApp, Kamis (30/10/2025).
Kritik ini menjadi catatan penting bagi Pemprov Banten untuk memastikan kebijakan pelayanan kesehatan benar-benar menyentuh masyarakat bawah dan tidak terjebak dalam tumpang tindih data maupun kendala birokrasi.
Reporter: Dian Pramudja
Editor: Anandra
“Catatan Redaksi: Komitmen Tanpa Sistem Adalah Janji di Udara”?
