Depok, Mata Aktual News – Kekacauan mewarnai program Operasi Pasar Bersubsidi (OPADI) di Kecamatan Cipayung, Depok, Selasa (3/6). Ratusan warga yang sejak pagi mengantre demi sembako murah, justru harus pulang dengan tangan kosong. Ironisnya, bantuan dikabarkan sudah habis bahkan sebelum acara resmi dimulai.
Informasi yang dihimpun Mata Aktual News menyebutkan, pembagian sembako dijadwalkan pukul 08.00 WIB. Namun, warga yang hadir sejak pukul 07.00 justru mendapati stok sudah ludes sekitar pukul 07.49. Total kuota yang tersedia hanya 763 paket, tak sebanding dengan jumlah warga yang hadir.
Kondisi ini memicu kemarahan warga. “Saya datang subuh-subuh, tapi sudah habis sebelum acara mulai. Ini bukan pasar murah, ini penghinaan!” ujar Fitri (42), warga Kelurahan Cipayung Jaya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pejabat kecamatan pun dinilai tidak transparan. Sekretaris Camat Cipayung, Sanan Hidayat, menolak memberikan keterangan lengkap dan justru melempar ke Kepala Seksi Ekbang, Cucu Suardi, yang menyatakan bahwa acara dimulai pukul 08.00 — klaim yang dibantah oleh warga dan rekaman pesan berantai WhatsApp.
Situasi ini memunculkan dugaan adanya distribusi tertutup atau tidak resmi sebelum acara dimulai. Pertanyaan pun mengemuka: siapa saja yang menerima sembako tersebut? Apakah distribusinya adil? Dan siapa yang mengawasi?
Organisasi sipil Kumpulan Pemantau Korupsi Bersatu (KPKB) bereaksi keras. Aktivisnya, Zefferi Alamsyah, menilai kasus ini bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan indikasi penyalahgunaan wewenang.
“Kalau sembako bisa habis sebelum acara dibuka, kita patut curiga. Ini bukan miskomunikasi, ini bisa jadi skema diam-diam yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya kepada Mata Aktual News.
Zefferi menegaskan bahwa kasus OPADI di Cipayung memperlihatkan buruknya tata kelola program bantuan. Menurutnya, data penerima yang tidak transparan dan pelaksanaan yang tidak diawasi membuka ruang lebar bagi praktik pilih kasih dan penyimpangan.
“Kalau ini dibiarkan, pasar murah cuma jadi alat pencitraan politik. Warga makin sengsara, tapi birokrat tetap tenang di balik meja,” tambahnya.
KPKB mendesak Inspektorat Kota Depok dan Ombudsman RI untuk turun langsung dan melakukan audit menyeluruh terhadap program OPADI, tak hanya di Cipayung, tapi di seluruh wilayah Depok.
“Kami akan ajukan audit publik. Kita perlu tahu—dari pengadaan, distribusi, sampai daftar penerima—semuanya harus dibuka ke publik,” tutup Zefferi.
Redaksi Mata Aktual News masih menunggu klarifikasi resmi dari Camat Cipayung dan pihak Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP) Kota Depok terkait distribusi OPADI yang bermasalah ini.
Reporter: Syahrudin Akbar
Editor: Redaksi Pelaksana (Redpel)
