Mandeknya Kasus Firli Bahuri, PKB Minta Mabes Polri dan Propam Turun Tangan

- Jurnalis

Kamis, 19 November 2026 - 01:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, Mata Aktual News— Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasbiallah Ilyas, menyoroti lambannya proses penegakan hukum dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi yang menjerat mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri.

Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 22 November 2023 terkait perkara yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, status hukum Firli dinilai belum menunjukkan kepastian yang jelas dan terkesan berjalan di tempat.

Dalam keterangannya, Hasbiallah menyampaikan keprihatinannya atas tidak kunjung dilakukannya penahanan terhadap tersangka, serta mandeknya proses pemberkasan. Ia menyinggung adanya pandangan dan spekulasi di tengah publik maupun kalangan pengamat hukum yang mempertanyakan objektivitas penanganan perkara ini.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Muncul persepsi dan spekulasi di masyarakat bahwa proses hukum ini tidak berjalan murni atas dasar penegakan hukum semata, melainkan dikhawatirkan tersandera oleh kepentingan lain di luar hukum,” ujar Hasbiallah. Rabu, (18/11/2026).

Lebih lanjut, legislator asal daerah pemilihan DKI Jakarta I ini menyoroti adanya perbedaan perlakuan yang dinilai mencolok dalam respons aparat penegak hukum terhadap sejumlah kasus yang melibatkan pejabat tinggi negara. Ia membandingkan dinamika penanganan kasus Firli Bahuri dengan isu-isu hukum lain yang sempat mencuat, seperti laporan terkait dugaan penyadapan yang menyeret nama Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo serta laporan dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang dikaitkan dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

Menurut Hasbiallah, pandangan sejumlah ahli hukum yang menduga adanya “faktor X” atau faktor ekstralegal dalam memengaruhi kinerja penyidik harus menjadi bahan evaluasi serius. Hal ini semakin diperkuat dengan fakta di mana pihak kejaksaan dikabarkan sampai mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) — bukan sekadar berkas perkara — lantaran petunjuk dari jaksa peneliti tidak kunjung dipenuhi oleh pihak kepolisian.

“Pengembalian SPDP ini adalah sinyal serius bahwa ada hambatan komunikasi atau kendala teknis yang tidak biasa antara penyidik dan penuntut umum. Jika dibiarkan berlarut-larut, hal ini akan mencederai rasa keadilan masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum,” tegasnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan Komisi III DPR RI, Hasbiallah meminta agar penanganan kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Firli Bahuri segera diambil alih sepenuhnya oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) guna menjamin objektivitas, profesionalisme, dan percepatan proses hukum.

Selain itu, ia juga meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri untuk turun tangan melakukan pengusutan dan evaluasi internal terhadap jajaran penyidik yang menangani perkara tersebut. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan tidak ada penyimpangan prosedur maupun intervensi non-yuridis dalam proses penyidikan yang sedang berjalan.

“Kepastian hukum adalah hak setiap warga negara, sekaligus kewajiban negara untuk menegakkannya tanpa pandang bulu. Pengambilalihan oleh Mabes Polri dan audit dari Propam diharapkan dapat menjawab keraguan publik dan menuntaskan perkara ini secara transparan,” tutup Hasbiallah.

Reporter: Syahrudin Akbar
Editor: Redaksi

Follow WhatsApp Channel mataaktualnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bupati Kupang Terseret Dugaan Kekerasan Seksual, Hasbiallah: Hukum Jangan Tebang Pilih!
Hasbiallah Ilyas Dorong Optimalisasi Pengembalian Aset Rampasan untuk Korban Investasi Bodong PT DSI
Sengketa Tanah Sukmajaya Memanas, Dua Pihak Saling Klaim
Counter Pulsa di TB Simatupang Disorot! Abu Cell Diduga Jadi Lokasi Penjualan Obat Keras Golongan G
BRAVO KAPOLRI! Camellia Sentil Laporan PT LMA: Jangan Biarkan Rakyat Menunggu Ketidakpastian Hukum!
PASPOR GANDA ANAK DISOROT! Kuasa Hukum Desak Kapolri Evaluasi Kinerja Penyidik
GAS MELON DITURUNKAN DI BAHU JALAN, AGEN DI GARUT DISOROT!
Kuasa Hukum OLH Minta Kapolda Metro Jaya Turun Tangan, Persoalkan Penanganan Tiga Laporan
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 01:14 WIB

Mandeknya Kasus Firli Bahuri, PKB Minta Mabes Polri dan Propam Turun Tangan

Selasa, 17 November 2026 - 00:03 WIB

Bupati Kupang Terseret Dugaan Kekerasan Seksual, Hasbiallah: Hukum Jangan Tebang Pilih!

Senin, 16 November 2026 - 23:51 WIB

Hasbiallah Ilyas Dorong Optimalisasi Pengembalian Aset Rampasan untuk Korban Investasi Bodong PT DSI

Rabu, 11 November 2026 - 21:32 WIB

Sengketa Tanah Sukmajaya Memanas, Dua Pihak Saling Klaim

Jumat, 6 November 2026 - 10:21 WIB

Counter Pulsa di TB Simatupang Disorot! Abu Cell Diduga Jadi Lokasi Penjualan Obat Keras Golongan G

Berita Terbaru

Verified by MonsterInsights