BOGOR, Mata Aktual News – Sengketa kepemilikan tanah di wilayah Desa Sukmajaya, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Cibinong. Rabu (11/11/2026) Dalam gugatan terbaru yang terdaftar dengan Nomor Perkara 364/Pdt.G/2026/PN Cbi, pihak ahli waris Otong bin Iran mengklaim memiliki Empat sertifikat tanah yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sementara itu, pihak Tergugat I hingga VII mengajukan eksepsi dan jawaban tertulis untuk membantah gugatan tersebut.
Perkara ini merupakan kelanjutan dari sengketa tanah yang sebelumnya pernah diproses melalui PN Cibinong dengan Nomor Perkara 353/Pdt.G/2020/PN Cbi. Persoalan tersebut kembali menjadi perhatian setelah muncul gugatan baru yang mempertemukan klaim kepemilikan dari pihak ahli waris dengan pihak tergugat.
Berdasarkan keterangan dari kuasa hukum tergugat, tanah yang menjadi objek sengketa awalnya merupakan milik almarhum Entong bin Bairan. Setelah pemilik awal meninggal dunia, tanah tersebut diwariskan kepada para ahli waris Entong bin Bairan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selanjutnya, para ahli waris mengurus legalitas kepemilikan melalui prosedur pertanahan hingga diterbitkan sertifikat oleh BPN. Pihak ahli waris menyatakan telah mengantongi empat sertifikat atas nama empat orang sebagai bukti kepemilikan tanah tersebut.
Namun, persoalan kembali muncul setelah seseorang berinisial T mengaku memiliki hak atas lahan yang sama. Perbedaan klaim kepemilikan tersebut kini menjadi materi pemeriksaan dalam persidangan di PN Cibinong.
Perkembangan terbaru perkara ini terlihat dari dokumen eksepsi dan jawaban tertulis tertanggal 14 Oktober 2026 yang diajukan kuasa hukum Tergugat I sampai VII melalui Kantor Hukum JHS & Rekan.
Dalam dokumen tersebut, pihak tergugat menilai gugatan penggugat memiliki sejumlah kelemahan, baik dari aspek hukum acara maupun pokok perkara.
Salah satu keberatan utama yang diajukan berkaitan dengan kedudukan hukum atau legal standing penggugat sebagai pihak yang mengaku memiliki hubungan kewarisan dengan pemilik tanah.
Kuasa hukum tergugat mempertanyakan hubungan identitas antara Otong bin Iran dengan Entong bin Bairan.
Dalam eksepsinya, mereka mengacu pada Fatwa Ahli Waris Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 600/U/1984 yang menurut pihak tergugat, mencantumkan nama Otong bin Iran, bukan Entong bin Bairan.
Pihak tergugat berpendapat belum terdapat dokumen resmi yang membuktikan bahwa kedua nama tersebut merupakan orang yang sama. Mereka juga menyebut Surat Keterangan Beda Nama belum diajukan maupun diverifikasi oleh lembaga berwenang.
Atas dasar itu, pihak tergugat menilai hubungan kewarisan yang menjadi dasar gugatan masih harus dibuktikan melalui persidangan.
Selain mempersoalkan identitas penggugat, pihak tergugat juga mempertahankan keabsahan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3261 Desa Sukmajaya.
Dalam dokumen eksepsi disebutkan bahwa sertifikat tersebut diterbitkan berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat di hadapan Camat Tajurhalang pada 9 Maret 2018.
Menurut kuasa hukum tergugat, hingga jawaban tertulis disusun, surat tersebut belum dibatalkan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Mereka juga menyampaikan bahwa SHM Nomor 3261 dengan luas awal 4.124 meter persegi telah mengalami pemecahan menjadi kurang lebih 19 sertifikat atas nama 4 ahli waris.
Pihak tergugat menegaskan pemecahan sertifikat tersebut merupakan tindakan administrasi pertanahan yang dilakukan melalui prosedur hukum dan bukan upaya untuk menghilangkan jejak kepemilikan.
Dalam eksepsinya, pihak tergugat turut mengajukan keberatan berdasarkan asas ne bis in idem, yakni prinsip hukum yang berkaitan dengan larangan memeriksa kembali perkara yang sama apabila persyaratan hukumnya terpenuhi.
Kuasa hukum tergugat menyebut penggugat sebelumnya pernah mengajukan perkara Nomor 353/Pdt.G/2020/PN Cbi. Mereka berpendapat adanya kesamaan pihak, objek, dan tujuan hukum dalam perkara sebelumnya perlu dipertimbangkan oleh majelis hakim.
Pihak tergugat juga mempersoalkan kelengkapan pihak dalam gugatan. Menurut mereka, terdapat pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan objek sengketa sehingga perlu dipertimbangkan untuk dilibatkan dalam perkara.
Keberatan lainnya menyangkut dugaan gugatan kabur atau obscuur libel, serta persoalan kompetensi pengadilan dalam memeriksa perkara tersebut.
Seluruh dalil eksepsi tersebut merupakan argumentasi hukum dari pihak tergugat yang masih harus dinilai berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam pokok perkara, Tergugat I sampai VII membantah telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dituduhkan penggugat.
Kuasa hukum tergugat mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdata dan menyatakan unsur-unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi. Ujarnya
Mereka beralasan bahwa penguasaan tanah dilakukan berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang menurut mereka masih berlaku dan belum dibatalkan melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Pihak tergugat juga menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan penggugat, yakni kerugian materiil sebesar Rp6,186 miliar dan kerugian immateriil sebesar Rp1 miliar.
Dengan demikian, total tuntutan ganti rugi yang dipersoalkan mencapai Rp7,186 miliar.
Menurut pihak tergugat, tuntutan tersebut belum didukung perhitungan terperinci, bukti harga pasar tanah yang sah, maupun penilaian independen.
Selain itu, pihak tergugat meminta agar permohonan sita jaminan terhadap objek tanah ditolak karena mereka mengklaim memiliki alas hak berupa sertifikat hak milik.
Dalam petitum eksepsinya, kuasa hukum Tergugat I sampai VII meminta majelis hakim menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi yang diajukan.
Mereka meminta PN Cibinong menyatakan tidak berwenang mengadili perkara, menyatakan gugatan mengandung unsur ne bis in idem, kabur, kurang pihak, serta penggugat tidak memiliki kedudukan hukum.
Pihak tergugat juga meminta agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard.
Sementara dalam pokok perkara, mereka meminta majelis hakim menolak seluruh gugatan penggugat, menyatakan para tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, menolak permohonan sita jaminan, serta membebankan biaya perkara kepada penggugat.
Sengketa tanah Sukmajaya ini menyangkut sejumlah persoalan mendasar, mulai dari riwayat kepemilikan tanah, identitas ahli waris, keabsahan dokumen kewarisan, penerbitan sertifikat, hingga pemecahan sertifikat pertanahan.
Di satu sisi, pihak penggugat mengklaim memiliki hubungan kewarisan dan hak atas tanah yang disengketakan serta menyatakan telah mengantongi empat sertifikat BPN.
Perbedaan argumentasi tersebut perlu diuji melalui pemeriksaan dokumen asli, riwayat tanah, data administrasi BPN, keterangan saksi, serta bukti-bukti lain yang diajukan para pihak.
Pihak ahli waris berharap majelis hakim dapat memeriksa seluruh bukti kepemilikan, riwayat tanah, serta putusan perkara sebelumnya secara objektif demi memberikan kepastian hukum.
Sementara itu, eksepsi yang diajukan pihak tergugat juga harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum dan fakta yang terungkap selama persidangan.
Mata Aktual News akan terus memantau perkembangan perkara ini dan membuka ruang klarifikasi kepada T, para ahli waris, kuasa hukum Tergugat I sampai VII, BPN Kabupaten Bogor, Pemerintah Desa Sukmajaya, Camat Tajurhalang, maupun pihak terkait lainnya demi memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan dan Kode Etik Jurnalistik.
(Redaksi)
