JAKARTA, Mata Aktual News — Dinamika politik nasional kembali menjadi perhatian publik. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan yang berlangsung selama sekitar 2,5 jam, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung di tengah polemik hukum terkait dokumen pendidikan Gibran yang menjadi bagian dari persyaratan pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya penyampaian niat pengunduran diri tersebut. Menurutnya, Gibran menyampaikan keinginan itu saat membahas dinamika yang berkembang menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Prasetyo juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat yang diutarakan Gibran. Sebaliknya, Presiden memberikan sejumlah masukan dalam pertemuan tersebut.
Selain itu, Gibran disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Polemik dokumen pendidikan tersebut semakin menjadi sorotan setelah munculnya putusan MK dan MA yang berkaitan dengan dokumen persyaratan pendidikan Gibran dalam pencalonan sebagai Wakil Presiden.
Di tengah perkembangan tersebut, desakan politik agar Gibran mundur juga menguat. Sekitar 50 anggota DPR RI dari enam fraksi disebut telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Langkah sejumlah anggota parlemen itu menambah dinamika politik di tengah proses hukum yang masih menjadi perhatian publik. Namun, mekanisme HMP tetap harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata tertib DPR.
Meski telah menyampaikan niat mundur kepada Presiden, hal tersebut belum berarti Gibran secara resmi melepaskan jabatan Wakil Presiden. Hingga keterangan Istana disampaikan, belum ada pengumuman mengenai pengunduran diri yang telah diselesaikan melalui mekanisme ketatanegaraan.
Perkembangan ini menempatkan persoalan Gibran dalam dua ranah sekaligus, yakni proses hukum terkait dokumen pendidikan dan dinamika politik di lembaga legislatif.
Publik kini menantikan langkah selanjutnya dari Gibran, termasuk upaya hukum yang akan ditempuh melalui PTUN, serta tindak lanjut DPR terhadap usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.
(Redaksi)
