JAKARTA, Mata Aktual News — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI Kerakyatan Wilayah Banten dan Jabodetabek menggelar aksi bertajuk “Cukup 2 Tahun” di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (23/10/2026). Melalui aksi tersebut, mahasiswa mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran mengevaluasi kebijakan di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga ketenagakerjaan yang menjadi perhatian masyarakat.
Aksi ini melibatkan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi, di antaranya Indonesia Banking School (IBS), Universitas Esa Unggul, Universitas YARSI, dan Institut STIAMI. Mereka membawa delapan tuntutan yang mencakup persoalan mendasar, mulai dari keadilan agraria hingga penegakan supremasi konstitusi.
Bagi mahasiswa, dua tahun pemerintahan menjadi momentum untuk menyampaikan evaluasi sekaligus menagih perhatian terhadap persoalan publik. Mereka meminta kebijakan pemerintah tidak hanya berorientasi pada program, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Koordinator Lapangan BEM IBS, Airlangga, menegaskan bahwa pemerintah perlu membuka ruang evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai perlu diperbaiki. Ia juga mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
“Kami meminta pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan agar berpihak kepada rakyat. Kebebasan berpendapat itu penting bagi seluruh rakyat tanpa pandang bulu. Kami berharap delapan tuntutan yang kami sampaikan dapat ditanggapi dengan baik,” ujar Airlangga.
Dalam aksi tersebut, BEM SI Kerakyatan menyuarakan delapan tuntutan utama:
- Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
- Pelaksanaan reforma agraria sejati.
- Penegakan supremasi sipil.
- Pemerataan pelayanan kesehatan.
- Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
- Evaluasi program pemerintah.
- Penyediaan lapangan pekerjaan yang layak.
- Pemulihan kedaulatan rakyat dan penegakan supremasi konstitusi.
Delapan tuntutan itu menyoroti berbagai persoalan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik. Mahasiswa menginginkan adanya evaluasi yang konkret, terutama terhadap kebijakan yang berkaitan dengan akses pelayanan dasar, kesejahteraan, kesempatan kerja, dan perlindungan hak-hak masyarakat.
Upaya massa bergerak menuju Istana Negara sempat tertahan blokade pengamanan kepolisian di sekitar Patung Kuda. Meski demikian, aksi dilaporkan berlangsung tertib dan damai.
Aksi kemudian ditutup setelah perwakilan mahasiswa diterima berdialog dengan Staf Khusus Kementerian Sekretariat Negara, Binbin Firman Tresnadi. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyerahkan dokumen berisi delapan tuntutan beserta kajian ilmiah untuk disampaikan sebagai bahan evaluasi pemerintah.
Penyerahan dokumen itu menjadi langkah formal mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Namun, penyerahan tuntutan belum dengan sendirinya menjamin seluruh aspirasi akan ditindaklanjuti.
Karena itu, perhatian berikutnya tertuju pada respons pemerintah terhadap tuntutan yang telah disampaikan, termasuk kemungkinan evaluasi kebijakan dan langkah konkret untuk menjawab persoalan yang disorot mahasiswa.
Melalui aksi “Cukup 2 Tahun”, BEM SI Kerakyatan Wilayah Banten dan Jabodetabek menegaskan bahwa evaluasi pemerintahan merupakan bagian dari kontrol publik dalam demokrasi. Mahasiswa berharap suara yang disampaikan di Patung Kuda tidak berhenti sebagai dokumentasi aksi, tetapi menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Jurnalis: Andika
Editor: Redaksi
