JAKARTA, Mata Aktual News– Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya mengatasi masalah kemacetan yang selama ini menjadi salah satu persoalan utama di ibu kota. Lonjakan perjalanan dari daerah penyangga, tingginya ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi, hingga polusi udara disebut sebagai penyebab utama yang menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp100 triliun per tahun, serta ribuan korban jiwa akibat kecelakaan dan dampak kesehatan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov DKI mengubah paradigma pembangunan transportasi dari Car Oriented Development (COD) menuju Transit Oriented Development (TOD). Perubahan ini diwujudkan melalui kebijakan Sistem Transportasi Terpadu dan Terintegrasi dengan brand Jak Lingko.
Sejumlah strategi diterapkan, meliputi Pull Strategy dan Push Strategy. Pull Strategy berfokus pada peningkatan layanan transportasi umum agar lebih nyaman, aman, dan murah. Beberapa kebijakan yang telah dijalankan antara lain integrasi pembayaran antarmoda, peningkatan layanan rute, penataan kawasan stasiun dan halte, pembangunan jalur khusus transportasi publik, hingga pengembangan kawasan berbasis TOD.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, Push Strategy diarahkan untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Kebijakan yang diterapkan meliputi tarif parkir tinggi, penertiban parkir liar, penerapan kawasan rendah emisi (Low Emission Zone), Electronic Road Pricing (ERP), hingga pembatasan usia dan jumlah kendaraan pribadi.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyebut, saat ini sekitar 90,2 persen penduduk Jakarta sudah terjangkau layanan angkutan umum dalam radius 500 meter dari rumahnya. Targetnya, akses layanan publik dapat menjangkau hingga 95 persen warga.
Selain itu, Pemprov DKI juga meluncurkan Paket Tarif Integrasi Jak Lingko pada 7 Oktober 2022, di mana masyarakat bisa menikmati perjalanan multimoda dengan tarif maksimal Rp10 ribu per perjalanan. Sistem pembayaran juga sudah terintegrasi dengan aplikasi Jak Lingko dan Kartu Uang Elektronik (KUE).
Dengan langkah ini, Pemprov DKI Jakarta berharap transformasi mobilitas perkotaan dapat mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum, sekaligus mewujudkan Jakarta sebagai kota cerdas dan tangguh.
