BITUNG – MataAktualNews —
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Persero bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan kelancaran dan kecukupan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bagi armada kapal selama masa arus balik Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Kepastian tersebut ditegaskan melalui kegiatan monitoring proses bunkering BBM pada KM Sangiang di Pelabuhan Samudera Bitung, Sulawesi Utara, Selasa malam (6/1/2026).
Monitoring dihadiri langsung Direktur Utama Pelni, Tri Andayani, bersama Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, jajaran Komite dan Koordinator Pengawas BPH Migas, serta manajemen Pelni.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Direktur Utama Pelni, Tri Andayani, mengatakan bahwa kegiatan monitoring bersama BPH Migas merupakan langkah strategis untuk memastikan proses pengisian BBM berjalan optimal, aman, dan sesuai standar, khususnya pada periode puncak arus balik Nataru.
“Monitoring ini penting untuk memastikan kesiapan operasional armada Pelni. Kami juga melibatkan PT Sucofindo untuk menjamin pengisian BBM sesuai dari sisi kuantitas maupun kualitas,” ujar Tri Andayani yang akrab disapa Anda, didampingi Direktur Armada dan Teknik Robert MP Sinaga serta Kepala Cabang Pelni Bitung Juni Samsudin.
Selama periode Nataru 2025/2026, Pelni memproyeksikan kebutuhan BBM bagi 25 kapal penumpang dan 30 kapal perintis mencapai sekitar 17.000 hingga 18.000 kiloliter (KL), meningkat sekitar 9–12 persen dibandingkan periode operasional reguler.
“Dari total 84 armada yang kami operasikan, Pelni memiliki 32 titik homebase bunkering reguler di seluruh Indonesia. Khusus masa peak season Nataru, kami menambah dua titik bunkering, yakni di Ambon dan Bitung,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menegaskan dukungan penuh pihaknya terhadap operasional Pelni sebagai bagian dari penugasan negara dalam menjaga konektivitas antarwilayah kepulauan.
“Ini adalah bagian dari tugas negara untuk memastikan kelancaran transportasi orang dan distribusi logistik. Pengguna jasa kapal Pelni seperti KM Sangiang ini sekitar 90 persen merupakan pelaku usaha,” ungkap Anas.
BPH Migas juga memastikan penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) oleh Pertamina Patra Niaga digunakan secara tepat sasaran.
“Kami mendukung penuh agar BBM subsidi benar-benar dimanfaatkan untuk melayani masyarakat pengguna transportasi laut, khususnya di wilayah kepulauan,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut dijelaskan, kebutuhan BBM operasional Pelni pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 220 ribu KL untuk pengoperasian 84 kapal, dengan estimasi anggaran subsidi mencapai Rp1,5 triliun.
Adapun realisasi JBT Pelni tercatat sebesar 186 ribu KL pada 2023 untuk 26 kapal, kemudian turun menjadi 179 ribu KL pada 2024 akibat penghentian sementara operasional KM Umsini.
Untuk tahun 2025, kebutuhan JBT diperkirakan sekitar 177 ribu KL dengan pengoperasian 25 kapal.
Melalui sinergi bersama BPH Migas dan para pemangku kepentingan, Pelni menegaskan komitmennya menjaga kelancaran pasokan BBM guna mendukung arus balik Nataru 2025/2026 serta operasional pelayaran nasional sepanjang tahun.
Reporter: M. Aditya Prayuda
Editor: Anandra
