Jakarta, Mata Aktual News — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi melantik sejumlah pejabat tinggi negara dan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) Republik Indonesia dalam upacara kenegaraan yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya dedikasi, profesionalisme, dan integritas bagi para pejabat negara dalam menjalankan amanah rakyat.
“Setiap jabatan adalah tanggung jawab yang besar. Negara menaruh harapan agar para pejabat yang dilantik dapat bekerja sepenuh hati untuk kepentingan bangsa dan negara,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam upacara pelantikan tersebut, Anggito Abimanyu resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sosok ekonom senior ini diharapkan mampu memperkuat stabilitas sektor keuangan nasional di tengah dinamika ekonomi global.
Sementara itu, Dony Oskaria dipercaya menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola BUMN (BP BUMN). Mantan eksekutif di sejumlah perusahaan strategis ini diharapkan membawa paradigma baru dalam tata kelola dan efektivitas BUMN.
Selain itu, Presiden juga melantik Mathius Fakhiri sebagai Gubernur Papua bersama Aryoko Rumaropen sebagai Wakil Gubernur Papua. Keduanya diharapkan mampu memperkuat stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat Papua melalui pendekatan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Presiden Prabowo turut melantik 10 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk negara sahabat. Mereka akan mewakili Indonesia di berbagai kawasan strategis dunia, guna memperkuat hubungan diplomatik, ekonomi, dan kebudayaan.
Dalam arahannya, Presiden menegaskan pentingnya peran para duta besar dalam memperjuangkan kepentingan nasional di kancah global.
“Diplomasi kita harus kuat, cerdas, dan berorientasi pada kepentingan rakyat Indonesia. Saya ingin para duta besar membawa semangat persahabatan dan kerja sama yang saling menguntungkan,” tegasnya.
Pelantikan sejumlah pejabat dan duta besar ini menjadi bagian dari langkah awal pemerintahan Prabowo Subianto dalam memperkuat struktur birokrasi serta mempercepat implementasi visi Indonesia Emas 2045.
Dengan komposisi pejabat yang berpengalaman dan berintegritas, diharapkan roda pemerintahan berjalan semakin efektif dan responsif terhadap tantangan nasional maupun global.
