Mataaktualnews – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam Konfrensi Pers nya di Balaikota DKI Jakarta meradang ke PMI, terkait kabar adanya penerbitan Surat Edaran kontribusi Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI)
Surat edaran tersebut beredar pertanggal 18 September 2026, Kabarnya PMI menarik dana kepada aparatur sipil negara (ASN) dan non ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Besarannya pun beragam mulai dari 10 ribu rupiah sampai di atas dua juta rupiah tergantung jabatan dan golongan. Dan penarikannya di bagi menjadi tiga tahap mulai bulan September, Oktober dan November.
Saat ini, PMI DKI Jakarta masa bakti 2025–2030 dipimpin oleh Mardani bin H. Nasir atau yang akrab disapa Beky Mardani. Kabar soal penarikan ilegal ini beredar di kalangan wartawan dan sudah menjadi agenda rutin per tahun dua kali. Pramono menegaskan sumbangan PMI tidak boleh dipungut, baik dengan dalih sukarela maupun tidak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
” Mau sukarela, mau enggak, di DKI Jakarta tidak boleh ada pungutan PMI. Mau sukarela, mau enggak, enggak ada ” kata Pramono di Balai Kota Jakarta Rabu (7/10/2026).
Lagi, Pramono mengatakan akan menghubungi pihak PMI untuk menegaskan hal tersebut. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta telah memberikan fasilitas yang memadai kepada PMI.
“Dan nanti saya akan telepon PMI bahwa enggak boleh ada pungutan apa pun karena fasilitas yang diberikan Pemerintah DKI Jakarta untuk PMI sudah lebih dari cukup,” ujarnya Pramono
Pramono kemudian menyampaikan fasilitas yang telah diberikan Pemprov DKI kepada PMI. Dia menyebutkan pemerintah daerah baru saja meresmikan Gedung PMI yang dibangun Pemprov DKI.
” Bahkan beberapa waktu lalu, saya baru saja meresmikan gedung PMI yang luar biasa yang dibangun oleh Pemerintah DKI Jakarta” tuturnya.
Oleh karena itu, Pramono kembali menegaskan tidak boleh ada penerbitan kontribusi dalam bentuk apa pun kepada ASN di lingkungan Pemprov DKI.
“Jadi enggak ada ruang untuk pungutan dalam bentuk apa pun, mau sukarela atau enggak sukarela, enggak ada. Enggak ada sukarela-sukarela dalam hal ini,” imbuhnya
Dalam keterangan lain, salah satu PJLP Pemprov DKI Jakarta yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan merasa keberatan dengan kegiatan bulan dana yang di agendakan setahun dua kali dengan tiap wilayah memiliki target anggaran masing-masing
“Kita gaji aja belum sepenuhnya dikasih dari besaran upah minimum yang di janjikan pada tahun 2026, ditambah lagi ada pungli modelan begini” Ungkapnya
Reporter: Piye
Editor: Redaksi
