JAKARTA, Mata Aktual News — Kasus viral penggunaan foto berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam laporan penanganan parkir liar di Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, memantik kemarahan publik.
Peristiwa ini dinilai sebagai sinyal bahaya: jangan sampai rakyat disuguhi laporan yang diduga tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan.
Ketua Pemuda Cinta Tanah Air (PITA), Ervan Purwanto, menyebut penggunaan foto AI dalam laporan resmi bukan persoalan sepele. Ia menilai, praktik tersebut berpotensi membuka celah manipulasi data yang bisa berujung pada kebijakan yang keliru.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau laporan sudah pakai gambar ‘buatan’, bagaimana publik bisa percaya? Ini bisa jadi pintu masuk laporan palsu yang membahayakan,” tegas Ervan, Selasa (7/4/2026).
Ia menyoroti kondisi di lapangan yang dinilai amburadul, terutama soal pembagian kewenangan. Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), kata dia, kerap dijadikan “pasukan serba bisa” yang menangani berbagai persoalan di luar tugasnya.
“PPSU bukan ‘keranjang sampah’ semua urusan. Jangan semua masalah dilempar ke mereka,” ujarnya keras.
Menurutnya, penindakan parkir liar seharusnya menjadi kewenangan instansi perhubungan. Ketidaktegasan batas tugas, lanjutnya, berpotensi memicu pelanggaran prosedur hingga praktik yang tidak akuntabel.
“Kalau dari awal sudah salah kewenangan, jangan heran kalau hasilnya juga bermasalah,” katanya.
Ervan juga mengkritik keras lemahnya pengawasan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai terlalu percaya laporan administratif tanpa verifikasi lapangan.
“Jangan cuma duduk manis terima laporan. Turun, cek langsung! Kalau tidak, kejadian seperti ini akan terus berulang dan rakyat yang dirugikan,” tegasnya.
Terkait penggunaan teknologi AI, ia mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera membuat aturan tegas dan tidak memberi ruang abu-abu.
“AI itu alat canggih, tapi kalau disalahgunakan bisa jadi alat manipulasi. Harus ada larangan tegas penggunaan foto AI dalam laporan resmi,” ujarnya.
Ervan menegaskan, kasus Kalisari harus menjadi momentum bersih-bersih sistem. Ia mengingatkan, kepercayaan publik adalah taruhan utama.
“Jangan sampai rakyat merasa dibohongi oleh laporan pemerintah sendiri. Kalau kepercayaan hilang, itu jauh lebih berbahaya,” pungkasnya.
Reporter: Syahrudin Akbar
