JAKARTA, MataAktualNews— Survei Indikator Politik Indonesia pada Oktober 2025 mengungkap fakta krusial terkait kualitas kepemimpinan daerah di Indonesia. Hanya 47 persen responden menilai pemimpin daerah benar-benar hadir dan menyelesaikan persoalan masyarakat. Temuan ini menandakan masih lebarnya jarak antara mandat politik yang diberikan rakyat dengan praktik kepemimpinan di lapangan.
Direktur Jakarta Institute, Agung Nugroho, menilai kondisi tersebut mencerminkan krisis orientasi kekuasaan. Menurutnya, banyak pemimpin daerah lebih menonjolkan aktivitas seremonial dan pencitraan ketimbang memastikan perubahan nyata pada layanan dasar publik.
“Ketika pemimpin lebih sibuk hadir di baliho dan acara simbolik, sementara persoalan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar warga berjalan stagnan, maka mandat rakyat kehilangan maknanya,” ujar Agung dalam analisisnya, Senin (29/12/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia merujuk pemikiran sosiolog Max Weber yang menyatakan bahwa kekuasaan hanya memiliki legitimasi ketika dijalankan sebagai bentuk pelayanan kepada rakyat. Jika mandat publik berubah menjadi alat mempertahankan kuasa dan citra, maka kekuasaan tersebut menjadi rapuh secara moral dan sosial.
Agung menekankan bahwa kualitas kepemimpinan sejatinya teruji di ruang-ruang yang kerap luput dari sorotan publik, seperti antrean panjang di Puskesmas, keterbatasan fasilitas sekolah negeri, hingga kawasan permukiman yang belum mendapat akses air bersih selama bertahun-tahun.
“Di sanalah publik bisa menilai apakah pemimpin benar-benar mendengar dan menyusun solusi, atau sekadar hadir untuk mencatat janji politik berikutnya,” katanya.
Sebaliknya, ia menilai praktik politik masih sering menempatkan masyarakat sebagai objek. Rakyat dikerahkan saat kampanye dan peresmian program, namun kerap terabaikan ketika menghadapi kesulitan struktural. Kondisi ini, menurut Agung, sejalan dengan konsep hegemoni Antonio Gramsci, di mana masyarakat dibiasakan menjadi penerima pasif kebijakan tanpa ruang menentukan arah perubahan.
Contoh Praktik Kepemimpinan Berbasis Pengabdian:
Agung mencontohkan sejumlah praktik kepemimpinan yang dinilai berhasil menempatkan rakyat sebagai subjek kebijakan. Salah satunya adalah Porto Alegre, Brasil, pada periode 1989–2000, yang menerapkan participatory budgeting. Melalui mekanisme ini, warga secara langsung terlibat menentukan alokasi anggaran kota. Model tersebut terbukti menurunkan kesenjangan wilayah dan kini direplikasi di lebih dari 200 kota di dunia.
Di dalam negeri, Surabaya pada era kepemimpinan Tri Rismaharini (2000–2015) disebut sebagai contoh nyata kepemimpinan berbasis pengabdian. Intervensi langsung terhadap kawasan kumuh, penataan ruang publik, serta penegakan disiplin birokrasi dinilai berdampak nyata pada peningkatan kualitas lingkungan kota.
Berbagai capaian tersebut juga diakui melalui penghargaan nasional dan internasional, seperti Sustainable City Award 2012 dan ASEAN Environmentally Sustainable City Award 2014, yang menilai dampak kebijakan, bukan sekadar popularitas pemimpin.
Dorong Reformasi Kepemimpinan Daerah
Untuk memperbaiki kualitas kepemimpinan ke depan, Agung mendorong langkah-langkah sistemik. Di antaranya, penerapan akuntabilitas berbasis dampak kebijakan, penguatan transparansi layanan publik melalui dashboard digital yang dapat diakses masyarakat, serta optimalisasi kanal pengaduan warga agar benar-benar menjadi rujukan kebijakan.
Ia juga menilai musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) perlu dikembalikan sebagai ruang deliberasi substantif, bukan sekadar formalitas administratif.
“Demokrasi tidak berhenti pada pemilihan. Demokrasi baru bermakna ketika warga ikut menentukan arah kebijakan dan merasakan langsung hasilnya,” tegasnya.
Menurut Agung, pemimpin yang menjalankan mandat sebagai bentuk pengabdian tidak perlu menagih pengakuan publik. Kepercayaan masyarakat akan tumbuh secara alami melalui dampak nyata kebijakan yang dirasakan warga.
Reporter: Syahrudin Akbar
Editor: Akmal Aoulia
