Bogor, MataAktualNews — Kumpulan Pemantau Korupsi Bersatu (KPKB) melontarkan sorotan keras terhadap dugaan penyimpangan Bantuan Keuangan (Bankeu) desa Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Bogor. Para aktivis menilai dugaan penyelewengan ini bukan lagi persoalan teknis, tetapi telah mengarah pada dugaan praktik kecurangan yang sistematis.
Zefferi, salah satu aktivis KPKB, menyebut persoalan Bankeu ini sebagai “bom waktu korupsi” yang dibiarkan tanpa pengawasan dan penindakan tegas.
“Ini sudah bukan sekadar dugaan kesalahan. Ini bentuk penghianatan terhadap rakyat. Karena anggaran ini berasal dari pajak masyarakat. Kalau pemerintah dan aparat diam, artinya mereka bagian dari masalah,” tegas Zefferi, Sabtu (07/12/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Laporan Masyarakat Menguatkan Dugaan Penyimpangan
KPKB mengungkap sejumlah pola dugaan penyimpangan Bankeu yang muncul dari laporan masyarakat, di antaranya:
Proyek dibangun asal-asalan
Pekerjaan dicairkan 100% namun progres di lapangan baru sekitar 40%
Pengadaan diduga dikendalikan pihak tertentu
Manipulasi RAB
Pelatihan yang tidak pernah dilaksanakan
Tidak adanya papan informasi proyek
Transparansi APBDes yang tertutup
Menurut Zefferi, berbagai temuan ini menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan pemerintah daerah.
“Pengawasannya ke mana? Ini uang negara miliaran rupiah. Kalau bisa lolos, pasti ada yang bermain. Kami tantang Pemkab Bogor, berani tidak bongkar ini sampai tuntas?” ujarnya.
KPKB juga menilai bahwa sistem pengawasan desa selama ini seolah dibiarkan berjalan tanpa pendampingan yang memadai, sehingga membuka celah bagi oknum tertentu untuk melakukan praktik curang.
“Kalau cuma desa yang disalahkan, itu namanya pengecut. Ini sistemnya yang kotor. Kami siap bongkar mata rantainya,” kata Zefferi.
Aktivis KPKB mendesak Inspektorat Kabupaten Bogor segera melakukan audit investigatif, bukan audit formalitas yang hanya memeriksa dokumen tanpa melihat kondisi lapangan.
Zefferi juga menantang Kejaksaan dan Polres untuk menunjukkan keberanian dalam menangani dugaan korupsi Bankeu.
“Kami ingin lihat, apakah Kejaksaan dan Polres punya nyali? Atau hanya berani kepada rakyat kecil saja? Kalau ada dugaan korupsi, tangkap! Jangan tunggu viral dulu baru bergerak,” tegasnya.
KPKB menyatakan siap membawa data, video, bukti lapangan, serta kesaksian warga apabila aparat penegak hukum serius menindaklanjuti dugaan tersebut.
“Kami tidak takut. Kalau ada oknum yang bermain—jabatan apapun—kami akan seret ke ruang terang,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa dugaan penyimpangan Bankeu dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat desa.
“Uang Bankeu itu urat nadi pembangunan desa. Kalau dikorupsi, masa depan masyarakat dirampas. Dan KPKB tidak akan diam meski hanya satu rupiah!”
KPKB berkomitmen mengawal persoalan ini dan mengajak masyarakat untuk berani melapor jika menemukan kejanggalan penggunaan anggaran desa.
(Tim Investigasi)
