Jakarta, Mata Aktual News — Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan publik di tengah ketidakpastian global dan dinamika geopolitik internasional. Sejumlah kalangan menilai tekanan terhadap rupiah tidak semata disebabkan faktor eksternal, tetapi juga berkaitan dengan struktur ekonomi nasional yang telah terbentuk selama puluhan tahun.
Peneliti Nalar Bangsa Institute, Bin Bin Firman Tresnadi, dalam analisis tertulisnya yang dirilis Selasa (20/1/2026), menilai bahwa kerentanan rupiah merupakan dampak dari ketergantungan jangka panjang terhadap modal asing, impor strategis, serta lemahnya basis produksi domestik.
“Setiap kali terjadi gejolak global, nilai tukar rupiah hampir selalu menjadi korban pertama. Ini menunjukkan ada persoalan struktural yang belum sepenuhnya tertangani,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun demikian, Bin Bin menilai pemerintahan saat ini telah mulai membangun fondasi baru melalui sejumlah kebijakan strategis yang bertujuan memperkuat kedaulatan ekonomi nasional dan mengurangi ketergantungan pada dolar AS.
Salah satu kebijakan yang disoroti adalah kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di sistem keuangan domestik. Kebijakan ini dinilai dapat memperkuat cadangan devisa nasional, meningkatkan likuiditas valuta asing di dalam negeri, serta menekan volatilitas nilai tukar.
Selain itu, program hilirisasi mineral dan sumber daya alam juga disebut sebagai langkah penting dalam menggeser struktur ekonomi dari berbasis ekspor bahan mentah menuju industri bernilai tambah. Menurutnya, hilirisasi berpotensi menekan kebutuhan impor bahan baku dan memperkuat fundamental neraca perdagangan.
Di sektor energi, pemerintah dinilai mendorong kemandirian energi nasional melalui kebijakan mandatori biodiesel, pembangunan kilang, peningkatan lifting migas, serta pengembangan energi terbarukan. Langkah ini diyakini dapat mengurangi beban impor migas yang selama ini menjadi salah satu sumber tekanan utama terhadap rupiah.
Bin Bin juga menyoroti pembentukan Danantara sebagai instrumen pembiayaan pembangunan nasional berbasis modal domestik. Skema ini dinilai dapat mengurangi ketergantungan terhadap aliran dana asing jangka pendek yang kerap memicu gejolak di pasar keuangan.
Di sektor pangan, kebijakan swasembada dan industrialisasi pertanian dinilai tidak hanya berdampak pada ketahanan pangan, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas nilai tukar melalui penurunan impor pangan strategis.
Sementara itu, perluasan Local Currency Transaction (LCT) dan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral dinilai sebagai langkah diversifikasi yang dapat mengurangi dominasi dolar AS dalam transaksi perdagangan regional.
“Penguatan cadangan devisa, penertiban ekspor, dan transparansi rantai pasok juga menjadi faktor penting agar rupiah memiliki bantalan yang lebih kuat menghadapi tekanan global,” tambahnya.
Menurut Bin Bin, rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan arah baru pembangunan ekonomi yang lebih menekankan pada kemandirian dan ketahanan nasional. Namun ia menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada konsistensi implementasi, tata kelola yang baik, serta pengawasan publik.
“Stabilitas rupiah tidak bisa dicapai secara instan. Ia membutuhkan keberanian negara untuk memperkuat sektor produksi, energi, pangan, dan pembiayaan nasional secara berkelanjutan,” pungkasnya.
Reporter: Syahrudin Akbar
Editor: Akmal Aoulia
