Bogor – Mata Aktual News | Keputusan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menutup aktivitas tambang di wilayah Cigudeg, Rumpin, dan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, menuai apresiasi luas dari warga dan pegiat lingkungan. Langkah tersebut dinilai sebagai bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan rakyat setelah sekian lama mereka terdampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan.
Aktivis LSM Matahari, M. Rojai, menyebut penutupan tambang ini sebagai momentum bersejarah. Menurutnya, masyarakat Bogor Barat selama bertahun-tahun harus menanggung dampak negatif pertambangan, mulai dari kerusakan hutan, pencemaran udara, hingga penurunan kualitas air tanah.
“Bertahun-tahun warga menderita: hutan habis, udara kotor, air tanah rusak. Sekarang pemerintah akhirnya hadir dengan langkah tegas. Ini sejarah,” ujar Rojai, Sabtu (27/9/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski demikian, ia menegaskan bahwa tugas pemerintah tidak berhenti pada penutupan saja. Pemulihan lahan pascatambang, kata Rojai, harus menjadi prioritas agar tidak menimbulkan persoalan lingkungan di kemudian hari.
“Kalau hanya ditutup tanpa ada pemulihan, sama saja bohong. Kami akan kawal agar ini tidak berhenti di janji,” tegasnya.
Nada serupa juga disampaikan Merry Witrayeni Mursal, aktivis kebijakan publik sekaligus Pemimpin Redaksi Mata Aktual News. Menurutnya, keputusan Gubernur Dedi Mulyadi menunjukkan keberanian politik yang jarang ditunjukkan dalam persoalan pertambangan.
“Ini bukan sekadar kebijakan administratif, tapi keputusan politik yang berani. Selama ini, tambang lebih banyak menguntungkan pemodal besar. Kini, rakyat benar-benar merasakan hadirnya negara di pihak mereka,” ungkap Merry.
Merry menambahkan, kawasan pascatambang seharusnya ditata untuk menghadirkan sumber ekonomi baru yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kawasan pascatambang harus dibuka bagi rakyat, entah lewat pertanian, hutan sosial, atau ekowisata. Jangan sampai bekas tambang kembali dikuasai segelintir orang,” tandasnya.
Bagi masyarakat Bogor Barat, kebijakan penutupan tambang ini dipandang sebagai jawaban atas keresahan panjang. Keputusan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa seorang pemimpin dapat berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan pemodal besar.
