Aktivis LSM Matahari Desak Pemkab Bogor dan Pemprov Jabar Bongkar Restoran Asep Stoberi serta TertibkanAlih Fungsi Lahan Perutani

Bogor, Mata Aktual News- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berencana menertibkan bangunan ilegal di kawasan Puncak, termasuk Restoran Asep Stroberi yang dikelola oleh PT Jasa dan Kepariwisataan (Jaswita) Jawa Barat.

Langkah ini mendapat dukungan penuh dari Aktivis LSM Matahari, Zefferi, yang sejak awal telah mengkritisi berbagai pelanggaran tata ruang di kawasan tersebut.“Kami mengapresiasi sikap tegas Pemkab Bogor dalam menata kawasan Puncak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Namun, upaya ini harus lebih berani dan tidak tebang pilih.

Restoran Asep Stroberi yang menggantikan Rindu Alam jelas melanggar aturan karena berdiri di Ruang Terbuka Hijau (RTH), sebuah zona yang seharusnya bebas dari bangunan permanen,” tegas Zefferi, Kamis (07/03/2025).

Zefferi juga menyoroti ketidak patuhan pengusaha terhadap regulasi lingkungan meskipun telah diberikan sanksi administratif. Menurutnya, sanksi tersebut tidak cukup jika bangunan ilegal masih berdiri dan terus beroperasi.“Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kami menuntut Gubernur Jawa Barat dan Bupati Bogor untuk segera membongkar bangunan ilegal ini. Jika aturan dibiarkan dilanggar oleh pengusaha yang membandel, maka kredibilitas pemerintah dalam menegakkan aturan lingkungan patut dipertanyakan, “lanjutnya.Lebih jauh, LSM Matahari menyoroti kondisi lahan Perhutani yang dialihfungsikan tanpa kajian lingkungan yang memadai.

Menurutnya, alih fungsi ini tidak hanya mengancam ekosistem tetapi juga meningkatkan risiko bencana alam.“Perhutani sebagai BUMN yang seharusnya menjaga kelestarian hutan malah terlibat dalam praktik yang menyimpang. Tanaman yang ditanam tidak sesuai dengan kultur tanah, sehingga mempercepat degradasi lingkungan. Ini harus diaudit dan dihentikan!” tegas Zefferi.

Sebagai bentuk komitmen, LSM Matahari akan melakukan roadshow ke berbagai lokasi di kawasan hutan Puncak untuk mengawasi langsung kondisi lapangan dan memastikan adanya tindakan konkret dari pihak berwenang.“Kerusakan alam bukan sekadar isu, ini ancaman nyata! Jika pemerintah tidak bertindak, maka kami akan terus mengawal dan menekan agar langkah konkret segera diambil,” tutup Zefferi.

Editor: Merry