Jakarta, Mata Aktual News— Direktur Jakarta Institute, Agung Nugroho, menilai pernyataan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Jupiter, yang menyoroti efektivitas kegiatan bazar dan pameran UMKM tidak sepenuhnya mencerminkan fakta di lapangan. Menurut Agung, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung justru menunjukkan komitmen kuat dan terukur dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Menilai pembinaan UMKM hanya dari bazar itu terlalu sempit. Justru bazar terbukti efektif menjadi sarana promosi, jejaring pasar, dan penguatan merek bagi pelaku UMKM binaan Pemprov,” ujar Agung dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (28/10/2025).
Agung menyebut data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (PPKUKM) DKI Jakarta menunjukkan bahwa lebih dari 1.200 UMKM binaan mengikuti bazar tematik dan pameran kolaboratif sepanjang Januari–September 2025, dengan total transaksi mencapai Rp 67,4 miliar. Dari angka tersebut, sekitar 40 persen pelaku usaha mendapatkan pesanan lanjutan dan menjalin kemitraan baru dengan sektor swasta, seperti hotel, restoran, dan ritel modern.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Angka itu menunjukkan bahwa bazar bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi pintu masuk bagi UMKM menuju pasar yang lebih luas,” ujarnya.
Selain bazar, Agung menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta memiliki kebijakan yang lebih komprehensif untuk membangun ekosistem UMKM yang berkelanjutan. Salah satunya adalah keberhasilan Pemprov meraih Inabuyer Award 2025 sebagai provinsi dengan belanja produk usaha mikro dan kecil (UMK) terbesar secara nasional, dengan nilai mencapai Rp 13,714 triliun untuk tahun anggaran 2024.
“Saat pemerintah membeli produk UMKM dalam skala triliunan, itu bukti keberpihakan nyata, bukan simbolik,” tambahnya.
Program Jakpreneur, lanjut Agung, juga telah menaungi lebih dari 320.000 pelaku usaha aktif yang mendapat pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi perizinan hingga akses pasar digital. “Bazar adalah kelanjutan logis dari pelatihan itu. Setelah UMKM dibekali, mereka butuh wadah memperkenalkan produknya,” katanya.
Agung juga menyoroti kebijakan program Sarapan Gratis di sekolah-sekolah yang melibatkan 2.600 UMKM lokal sebagai penyedia konsumsi. “Kebijakan ini tidak hanya menyehatkan anak-anak, tapi juga menciptakan pasar tetap bagi pelaku usaha mikro,” ungkapnya.
Program tersebut, menurutnya, membuktikan bahwa kebijakan sosial Pemprov DKI memiliki dimensi ekonomi yang jelas.
Tak hanya itu, Pemprov DKI juga menyiapkan hibah UMKM senilai Rp 300 miliar untuk memperkuat modal usaha kecil dan menengah yang belum terlayani lembaga keuangan formal, serta melanjutkan program pelatihan dan bantuan alat usaha bagi warga di rumah susun.
Dengan capaian tersebut, Agung menilai kritik Jupiter terhadap efektivitas bazar UMKM tidak berdasar. “Bazar hanyalah satu instrumen dalam ekosistem besar pembinaan UMKM Jakarta. Yang dilakukan Pemprov DKI sudah sistematis: dari pelatihan, pembiayaan, pembelian produk, sampai pemasaran,” katanya menegaskan.
Agung mengajak semua pihak, termasuk DPRD, untuk memberikan kritik yang berbasis data agar dapat memperkuat arah pembinaan UMKM. “Kritik tetap diperlukan, tapi harus proporsional dan melihat gambaran besar. Kalau hanya menyoroti bazar, itu tidak adil bagi ribuan pelaku usaha yang sudah merasakan manfaatnya,” pungkasnya
