Jakarta, Mata Aktual News – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Komite Agraria bersama perwakilan Serikat Petani Indonesia (SPI) Pasundan dari Cianjur dan Majalengka, serta perwakilan buruh, Rabu (24/9/2025). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi XIII DPR RI ini digelar bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional.
Agenda utama rapat membahas persoalan konflik agraria yang masih berlarut-larut serta upaya percepatan program reforma agraria.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Prof. Dr. Ir. H. Sumi Dasco Ahmad, SH, MH, didampingi Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, serta jajaran pimpinan DPR lainnya. Hadir pula sejumlah menteri dan pejabat negara, di antaranya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Desa dan PDTT Yandri Susanto, Plt. Menteri BUMN Dony Oskaria, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, serta Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aspirasi Petani
Dalam forum tersebut, perwakilan SPI yang diwakili Lili Kartika menyampaikan sembilan poin aspirasi. Beberapa di antaranya menyoroti hilangnya hak petani dan nelayan atas tanah, konflik agraria yang tidak kunjung tuntas, serta tuntutan agar dibentuk kelembagaan khusus Reforma Agraria di bawah Presiden. SPI juga mendesak DPR RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Agraria.
Tanggapan Pemerintah
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menilai perlunya lembaga lintas sektor dan satuan tugas (Satgas) khusus untuk menyelesaikan kebuntuan persoalan tanah. Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan komitmen kementeriannya dalam menyelesaikan permasalahan Hak Guna Usaha (HGU), tanah terlantar, serta lahan yang tumpang tindih dengan BUMN.
Menteri Desa dan PDTT Yandri Susanto menambahkan, masih terdapat sekitar 10 ribu desa tertinggal yang terhambat pembangunannya karena berada di kawasan hutan. Ia juga menyebut ada 25 juta masyarakat miskin yang tinggal di kawasan hutan dan memerlukan perhatian serius.
Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menekankan pentingnya kejelasan peta tata ruang yang akurat sebagai dasar penyelesaian konflik agraria.
Sikap DPR RI
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, menyampaikan keprihatinannya atas kondisi yang dialami petani.
“Kami mendorong dibentuknya komite untuk menyelesaikan masalah agraria. Presiden juga memiliki komitmen kuat dengan Pasal 33 UUD 1945, bahwa hasil bumi harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” ujarnya.
Rapat berlangsung aman dan kondusif dengan komitmen bersama untuk mencari solusi konkret terhadap persoalan agraria yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi bangsa.
